ANPUD

Bangkok – Asian Network of People who Use Drugs (ANPUD) menyelesaikan Pertemuan Dewan Pengurus I yang diselenggarakan tanggal 25-27 Agustus 2010 di Hotel Rembrandt, Bangkok.

Dalam pertemuan tersebut, tujuh orang Dewan Pengurus dari empat negara Asia membahas prioritas kerja ANPUD untuk dua tahun kedepan.

Isu prioritas ANPUD diantaranya adalah memberikan dukungan tehnis dalam pembentukan Jaringan Nasional Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain (NAPZA) di kawasan Asia.

Pembentukan jaringan nasional pengguna NAPZA sangat diperlukan untuk menghimpun suara kolektif pengguna NAPZA untuk menetapkan kebijakan NAPZA efektif di tingkat negara maupun regional Asia.

Indonesia termasuk dalam 5 negara prioritas untuk mendapatkan dukungan tehnis dalam mengembangkan jaringan nasional pengguna NAPZA.

Sebagai catatan, Indonesia memiliki Ikatan Persaudaraan Pengguna NAPZA Indonesia (IPPNI) yang diresmikan di Bali sejak 10 Juni 2006. Pada Juni 2008, melalui Kongres Anggota I, IPPNI berubah nama menjadi Persaudaran Korban NAPZA Indonesia. Jumlah pecandu NAPZA di Indonesia pada 2008 tercatat sebanyak 3,6 juta orang (BNN,2008).

Isu prioritas berikut untuk ANPUD adalah melakukan advokasi demi ketersediaan fasilitas diagnosa dan pengobatan Hepatitis C yang saat ini merupakan ancaman cukup serius bagi kesehatan pengguna NAPZA suntik di Asia.

Pada Jumat (27/8), ANPUD menggelar pertemuan dengan beberapa institusi pemangku kebijakan di bidang NAPZA di tingkat Regional Asia. Institusi yang hadir antara lain: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Joint United Nations Programme on AIDS (UNAIDS), UNAIDS Regional Support Team (RST),  Burnett Institute, HIV/AIDS Asia Regional Program (HAARP).

Ketua Dewan Pengurus ANPUD, Jimmy Dorabjee (India) menekankan pada perwakilan pemangku kebijakan yang hadir, bahwa pengguna NAPZA memiliki keahlian khusus yang dapat disumbangkan untuk merancang kebijakan yang akan diberlakukan bagi komunitas mereka sendiri.

Hanya pengguna NAPZA yang paling memahami pendekatan seperti apa yang tepat diterapkan sesuai kebutuhan mereka.

Jimmy menuntut agar keahlian pengguna NAPZA dalam memahami dan menyusun penanganan masalah adiksi patut dihargai sesuai dengan para ahli dibidang-bidang lain.

Jimmy berpendapat, selama ini pengguna NAPZA tidak dihargai sebagai tenaga ahli yang menguasai bidang khusus. Pengguna NAPZA tidak pernah memperoleh kompensasi sepadan seperti yang diterima konsultan-konsultan non pengguna NAPZA dalam memberi masukan penyusunan kebijakan NAPZA.

Tags: ANPUD, Asia, NAPZA, narkoba, narkotika