Ganja sintetik merek K2 (ilustrasi)

West Carrollton – Pihak yang berwenang atas obat-obatan di West Carrollton, negara bagian Ohio, Amerika Serikat, Kamis (2/1) pagi waktu setempat, melakukan penggrebekan atas sebuah gudang yang menyimpan dan mendistribusikan ganja sintetis serta petunjuk mengenai kepemilikan obat-obatan ke beberapa toko setempat.

Laman whiotv.com menyebutkan bahwa pihak berwajib yang tergabung dalam satgas operasi tersebut melakukan penyitaan atas produk ganja sintetik merek “K2″ dan beberapa perlengkapan merokok di Moreb Wholeshale, yang beralamat di 237 S.Alex Road, West Carrollton.

“..Beragam bentuk dan variasi dari ganja sintetis ini dibuat secara ilegal pada Oktober 2011 silam, sementara amandemen terbaru atas kebijakan penggunaan ganja baru akan efektif pada Januari 2012 ini.” ujar salah seorang petugas yang tidak disebutkan namanya.

Menurutnya, baik di internet maupun di negara bagian lain ketersediaan obat-obatan ilegal masih cukup banyak.

Sementara, Phil Plummer, pejabat sherif di wilayah Montgomery mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan produk ganja sintetis tersebut beredar di masyarakat, mengingat tingginya kasus penggunaan obat-obatan terlarang pada anak remaja setempat.

Sebelumnya pada April 2011 silam, pihak DEA Amerika Serikat memasukan lima merek ganja sintetis ke dalam daftar obat-obatan terlarang. Empat dari lima merek tersebut masing-masing “K2″, “Spice”, “Mr. Nice Guy” dan “Black Mamba”.

Laman tokeofthetown.com menyebutkan ganja sintetis ini terbuat dari zat-zat kimia tertentu seperti JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47, 497 dan cannabicyclohexanol.

Bahan-bahan kimia ini dibuat di laboratorium dan memiliki tingkat kesamaan molekul dengan tetrahydrocannabinol (THC), yang merupakan zat psikoaktif utama dalam ganja, sehingga efek yang ditimbulkan saat mengonsumsinya sangat mirip dengan ganja.

Hanya saja saat dilakukan tes urin bagi para pengguna ganja sintetis ini, hasilnya akan menunjukan negatif. Tidak terdeteksinya zat-zat kimia yang “memabukkan” inilah yang kemudian membuat pihak berwenang di Amerika Serikat melarang dan memasukannya dalam daftar obat-obatan terlarang.(Whi/Gen)

Patroli Polisi Meksiko (ilustrasi)

Ciudad Juarez – Sebuah hasil studi di Meksiko baru-baru ini menyebutkan 80 persen anak-anak di Ciudad Juarez, negara bagian Chihuahua, Meksiko bagian utara mengalami stress pasca trauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD) akibat tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah dan lingkungan sekitarnya, terkait kebijakan perang melawan narkoba pemerintah Meksiko.

“Penelitian ini dilakukan pada anak-anak usia antara 5 hingga 12 tahun, yang mendatangi rumah sakit anak di Ciudad Juarez, baik sebagai pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan,” ungkap Psikolog Leila Ruiz Escalona, Kepala Departemen Psikologi, Rumah Sakit Anak Ciudad Juarez, Rabu (1/2) waktu setempat.

Laman Milenio.com menyebutkan bahwa menurut Leila Ruiz, gangguan stress pasca-trauma ini pada umumnya terjadi akibat kekerasan tingkat tinggi, jika pasien tiba tiba menjadi diam dan tidak mengatakan apapun, maka gejala-gejala ini mulai terlihat.

“Gejala-gejala stress pasca-trauma ini antara lain terlihat dengan adanya gangguan kecemasan, sakit kepala, sakit perut serta kebingungan yang berlebihan pada setiap anak.” ungkap Leila Ruiz Escalona.

Dalam studi ini Leila Ruiz dan rekan-rekan penelitinya menemukan delapan dari sepuluh anak yang menyaksikan kekerasan akibat kebijakan perang terhadap NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) di jalan-jalan Ciudad Juarez, mengalami gangguan PTSD.

Leila Ruiz juga menjelaskan bahwa PTSD dapat terjadi pada individu dari berbagai usia, dan umumnya PTSD mulai menyerang tidak hanya setelah peristiwa bencana alam seperti gunung meletus ataupun banjir, tetapi juga terjadi karena tindak kekerasan akibat perang, perkosaan, pemenjaraan dan serangan terorisme.

Pekan lalu, Georgina Cárdenas, seorang peneliti dari Universidad Nacional Autónoma de México, mengungkapkan sebelum kebijakan perang terhadap narkoba diambil presiden Filipe Chalderon pada 2006 lalu, di Ciudad Juarez hanya ditemukan 27 persen dari populasi warga kota yang menderita gangguan ini. Jumlah ini nyaris menyamai 30 persen jumlah tentara yang menderita gangguan PTSD saat berangkat perang.(Mil/Gen)

Tim forensik sedang memeriksa para jenasah korban penembakan

Monterrey – Sembilan orang dikabarkan tewas tertembak pada Kamis (26/1) dinihari di Monterrey tengah, kota terbesar ketiga di Meksiko yang selama beberapa tahun terakhir menjadi bagian dari kekerasan narkotika.

“Delapan jenasah laki-laki yang diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun ditemukan warga setempat di sebuah sudut jalan beberapa saat setelah terdengar suara tembakan,” kata Adrian de la garza, Jaksa Agung negara bagian Neuvo Leon. Sementara jenasah seorang perempuan ditemukan tidak jauh dari lokasi.

De la garza mengatakan kejahatan ini tampaknya dihubungkan pada jenis senjata yang digunakan. Tetapi tidak ada rincian informasi lebih lanjut apakah pembunuhan ini ada hubungannya dengan narkotika.

Menurut huffingtonpost.com, Monterrey adalah kota industri di Meksiko utara yang kerap diganggu oleh pertempuran antara kartel “Teluk” dan “Zetas”, dua kartel narkotika paling berpengaruh di Meksiko. Kedua kartel ini dulunya merupakan sekutu dan sejak awal 2010 lalu bermusuhan memperebutkan jalur penyelundupan narkotika ke Amerika Serikat.

Hingga kini, identitas para korban penembakan tersebut belum diketahui. Sementara pihak berwenang masih menanyai para saksi mata.

Sementara channel6newsonline.com menyebutkan hanya beberapa pekan setelah memasuki tahun baru, setidaknya telah terjadi 98 kasus eksekusi dengan menggunakan metode yang sama dalam perang antar kartel narkotika yang tiada henti.

Kejaksaan Agung negara-negara bagian Meksiko (PGR) menyebutkan bahwa lebih dari 47.000 orang telah tewas terbunuh selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini terjadi setelah Presiden Filipe Chalderon mengambil kebijakan perang terhadap narkotika pada 2006 silam.

PGR juga menyebutkan bahwa selama periode antara Januari hingga September 2011 setidaknya terjadi 12.903 kasus pembunuhan akibat kebijakan ini. Gambaran tersebut diperkirakan akan bertambah menjadi labih dari 17.000 kasus. Hal ini merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan periode 2010 silam.(Huf/Ch6/Gen)

Ryaas Rasyid

Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid mengatakan Menteri Dalam Negeri tidak akan mencabut peraturan daerah tentang minuman keras.

“Mendagri tidak ingin itu dicabut, dia cuma ingin menilai mana yang sesuai dengan aturan dan mana yang tidak sesuai,” kata Ryass Rasyid usai Seminar Nasional “Otonomi Daerah Dalam Bingkai Demokratisasi dan Kesejahteraan Rakyat”, di Graha Widyatama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (25/1).

Menurut Ryaas Rasyid, Perda minuman keras sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan prosedur.

Selain itu, tidak mungkin dibuat pelarangan penjualan minuman keras di seluruh daerah karena ada tempat-tempat wisata.

“Bikin pelarangan terbatas. Ada pengecualian, di hotel-hotel, di restoran-restoran besar tetap bisa menjual,” katanya kepada AntaraNews.com.

Ia mengatakan, negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan berlandaskan agama. Dengan demikian, tetap ada toleransi untuk kepentingan memroteksi masyarakat terhadap penyalahgunaan minuman keras.

“Banyak korban akibat minuman keras,” katanya.

Akan tetapi, pelarangan minuman keras ini tidak bisa bersifat total. Oleh karena itu, Mendagri sedang mempelajari pelaksanaan Perda minuman keras ini.

“Tetapi di luar ada provokasi seolah-olah perda minuman keras akan dicabut sehingga ramai dan terjadi demo,” katanya.(Ant/G)

Nahdatul Ulama

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan harus ada jihad atau usaha yang sungguh-sungguh dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

“Harus ada jihad melawan narkoba. Saat ini masih kurang serius. Memang ada keberhasilan, tapi belum maksimal,” kata Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (24/1).

Buktinya, kata Said Aqil, narkoba masih beredar di pasaran dan masih dikonsumsi sebagian masyarakat.

Pengendara mobil “Xenia” yang menabrak dan menewaskan sembilan orang di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Minggu (22/1), juga diduga terpengaruh narkoba.

“Jadi, pengguna narkoba bukan hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga berpotensi merugikan orang lain,” katanya.

Menurutnya, dalam memberantas peredaran narkoba, selain dibutuhkan aturan hukum yang sangat tegas, diperlukan juga kedisiplinan yang tinggi dari aparat penegak hukum, serta kepedulian masyarakat.

“Di Malaysia polisi disiplin, dan hukumnya keras. Di Indonesia masih ada celah,” katanya kepada AntaraNews.

Menurutnya, celah-celah yang memungkinkan pemberantasan narkoba kurang efektif harus dikikis habis, paling tidak berkurang secara siginifikan.

PBNU tetap mendukung diterapkannya hukuman mati terhadap produsen dan pengedar narkoba sebagai bagian dari upaya memerangi peredaran narkoba.

“Narkoba ini merusak tatanan. Pada tingkat tertentu, hukuman mati harus diterapkan,” kata Said Aqil.(Ant/G)

Dinas Pendidikan

Padang – Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (23/1) menyatakan akan segera melakukan tes air seni atau tes urin terhadap semua pelajar di kota Padang.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang SMP, SMK dan SMA Dinas Pendidikan Kota Padang, Jufri Siry mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelajar lain yang terlibat penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).

“Kita dalam waktu akan memberlakukan tes urin terhadap para pelajar di kota ini, untuk memastikan tidak ada pelajar yang terlibat narkoba di daerah ini, serta menghindari pelajar manjadi korban peredaran barang haram itu,” kata Jufri.

Jufri Siry menambahkan, kegiatan ini akan dilaksanakan kepada pelajar tingkat SMP hingga SMA sederajat dan dalam pelaksanaan kegiatan ini Dinas Pendidikan Kota Padang akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Kota (BNK).

Adapun pemberlakukan tes urin terhadap seluruh pelajar di Padang ini mencuat kepermukaan setelah adanya tiga pelajar di Kota Padang yang tertangkap karena menggunakan shabu-shabu.

Sebelumnya Satuan Narkoba Polresta Padang, pada Sabtu (1/1) menangkap tiga pelajar SMK Kota Padang masing-masing MI (17), YD (18), dan A (17). Ketiga pelajar ini ditangkap bersama dua tersangka lainnya berinisial DA (24) dan IND (37) di Kotoparak, Kecamatan Pauh. Sedangkan satu tersangka lainya berinisial JJ (28) berhasil kabur.

Dari kelima tersangka ini polisi mendapatkan informasi bahwa JJ adalah bandar yang kerap memfasilitasi kebutuhan mereka.

Sementara Kasat Narkoba Polresta Padang, AKP Yuli Kurnianto, menjelaskan bahwa tertangkapnya para pelajar ini berawal dari penggerebekan sebuah warung di jalan Koto Marapak, dimana polisi menemukan shabu-shabu seharga Rp 200.000 di atas meja.

“Tidak berapa lama, mobil Avanza warna silver terlihat masuk dan menuju warung itu, dan kerena curiga polisi menghentikan serta menggeledah mobil BA 1098 AJ,” ungkap Yuli Kurnianto.

Dalam mobil yang dikemudikan tersangka DA, juga ada tersangka A, MI, dan YD, kemudian saat digeladah, polisi menemukan empat shabu-shabu seharga Rp10 juta yang disimpan dalam kaleng dekat persneling mobil.

Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan melakukan pemeriksaan urin terhadap kelima tersangka, sedang pihak Dinas Pendidikan Kota Padang telah mendatangi Polresta Padang, untuk menindak lanjuti temuan itu.

“Narkoba sudah merasuki generasi muda, pelajar atau remaja yang terlibat dari hasil pengkajian adalah mereka yang tidak memiliki konsep hidup yang baik, sehingga dengan mudah mereka dirasuki pelaku kejahatan dan menjerumuskannya,” jelas Jufri.

Jufri menambahkan, sebab itu perlu dilakukan pemeriksaan urin secepatnya, untuk menindak lanjuti kasus narkoba itu.

Sehubungan dengan hal itu, Dinas Pendidikan Kota Padang akan memberikan pembinaan khusus, dan bila perlu dikarantinakan, jika mereka terbukti bersalah.

Jufri berharap kedepan tidak ada lagi pelajar yang ikut terlibat, dan diharapkan tidak ada pelajar yang positif saat tes urin dilakukan Dinas Pendidikan Kota Padang.(Ant/G)

Buruh rokok kretek (ilustrasi)

Jakarta – Pemerintah Indonesia menyampaikan tanggapan atas notifikasi banding pemerintah Amerika Serikat terhadap putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas sengketa rokok kretek.

“Sesuai jadwal, submission sudah disampaikan hari ini. Intinya kita tetap menyatakan bahwa apa yang telah dimenangkan Indonesia adalah sudah tepat,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami, di Jakarta, Senin (23/1).

Dalam hal ini, Gusmardi Bustami menjelaskan, pemerintah kembali menegaskan argumen bahwa regulasi teknis pemerintah AS dalam the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act yang isinya antara lain melarang produksi dan penjualan rokok dengan bahan tambahan, termasuk rokok kretek, telah merugikan Indonesia.

Regulasi yang mengecualikan rokok menthol produksi domestik AS tersebut juga dinilai mendiskriminasi rokok kretek sebagai produk yang serupa.

“Selain itu prosedur regulasi teknis seharusnya diberitahukan dulu ke anggota, tapi mereka tidak menyampaikan notifikasi sebelumnya,” kata Bustami kepada AntaraNews.com.

Selanjutnya, Bustami menjelaskan, Indonesia akan menunggu keputusan Appellate Body atas banding pemerintah AS terhadap putusan panel.

“Pada dasarnya Appellate Body hanya akan melihat putusan-putusan panel. Kita tunggu saja hasilnya,” kata dia.

5 Januari 2012, AS menyampaikan notifikasi untuk melakukan banding ke Appellate Body atas putusan panel WTO dalam kasus sengketa rokok kretek.

AS antara lain meminta peninjauan kembali kesimpulan panel bahwa the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act tidak konsisten dengan pasal dalam perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT).

Pemerintah AS juga meminta peninjauan kembali kesimpulan panel bahwa rokok kretek dan rokok mentol adalah produk serupa.
Sebelumnya, pada April 2010, sebagai produsen rokok kretek terbesar dunia, Indonesia menyampaikan keberatan ke WTO karena menilai regulasi teknis pemerintah AS telah mendiskriminasi rokok kretek.

Regulasi teknis AS yang antara lain berimplikasi pada pelarangan impor rokok kretek sejak 2009 tersebut membuat Indonesia kehilangan pendapatan dari ekspor rokok kretek ke AS yang nilainya sampai sekitar 200 juta dolar AS.

Sidang panel WTO pun akhirnya memberikan kesimpulan bahwa regulasi teknis AS yang antara lain melarang produksi dan penjualan rokok dengan bahan tambahan, termasuk rokok kretek, dengan mengecualikan rokok menthol adalah diskriminatif karena menilai rokok kretek dan rokok menthol merupakan produk serupa.(Ant/G)

Mabes Polri

Jakarta – Tim Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Minggu (22/1) berhasil menangkap enam tersangka anggota jaringan narkotika internasional di terminal kedatangan penumpang, Pelabuhan Nusantara II Tanjung Priuk.

“Direktorat IV Tindak Pidana Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap enam tersangka jaringan internasional, empat orang di antaranya ditangkap di terminal kedatangan pelabuhan Nusantara II Tanjung Priok,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution di Jakarta, Senin (23/1).

Jumlah tersangka sebanyak enam orang terdiri lima orang pria dan satu orang wanita yakni SB (26) asal Batam, A (35) asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara, DI (29) asal Bintan Timur, I (30) asal Langkat, Sumatera Utara, DBR (33) asal Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan L (36), asal Penjaringan, Jakarta Utara, ujarnya.
“Barang bukti yang berhasil disita yaitu 20 kilogram shabu dan 110.000 butir ekstasi yang dibawa dari kapal motor KM Sirimau dengan jalur Malaysia – Batam – Jakarta, ” kata Saud.

Dari hasil pemeriksaan terhadap empat pelaku, polisi juga melakukan penangkapan dua tersangka lain terkait jaringan tersebut di Teluk Gong dan Tanjung Duren, katanya.(Ant/G)

Korea Selatan

Seoul – Data statistik kepolisian Korea Selatan, Minggu (22/1) menyebutkan dalam kurun lima tahun terakhir, lebih dari 40.000 surta ijin mengemudi (SIM) warga Korea Selatan dibatalkan.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemegang Surat Izin Mengemudi yang tertangkap saat mengemudi dalam keadaan mabuk tiga kali dalam tiga tahun atau empat kali dalam lima tahun, secara otomatis SIM mereka dicabut.

Peraturan ini secara luas dikenal sebagai sistem “tiga-hantaman-dan-kau-out”.

Menurut data polisi yang disiarkan oleh Jean Hae-sook, total 43.834 orang telah dibatalkan lisensi mereka berdasarkan sistem itu dari 2007 sampai 2011.

Angka tahunan pencabutan SIM mencapai 7.362 pada tahun 2007, 9.540 pada 2008, 8.846 pada tahun 2009, 9.510 pada tahun 2010 dan 8.576 pada tahun 2011.(Ant)

Presiden Otto Perz Molina

Guatemala City – Pemerintah Guatemala kini mengikuti jejak Meksiko dan Honduras yang melibatkan militer dalam memerangi para pengedar narkotika.

Presiden Guatemala Otto Perez Molina memerintahkan militernya memerangi para pengedar narkotika. Dalam perintahnya ini, Perez Molina juga meminta angkatan bersenjata untuk menetralisasi kejahatan terorganisasi.

Perintah ini dikeluarkan sehari setelah dirinya dilantik sebagai presiden. Dalam pidatonya di hadapan pasukan angkatan bersenjata purnawirawan jenderal ini meminta agar militer bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya untuk membasmi kejahatan terorganisasi di darat, laut dan udara.

Guna memperlancar operasi ini, maka pemerintah Guatemala akan menyediakan tambahan pesawat terbang, kapal cepat dan berbagai jenis kendaraan tempur.

Molina telah berjanji akan memerangi peredaran narkotika dan menekan angka kejahatan di negeri Amerika Tengah itu. Bahkan selama masa kampanyenya Molina telah berjanji akan menjaga keamanan negeri itu dan jika perlu menggunakan tangan besi.

Korupsi Polisi
Pada Desember lalu, sebelum mengakhiri masa jabatannya Presiden Guatemala Alvaro Colom memberi wewenang khusus kepada militer untuk mengendalikan Provinsi Alta Verapaz di wilayah utara.

Para pejabat Guatemala mengatakan provinsi itu dikuasai para pengedar narkotika Meksiko yang tergabung dalam kartel Zetas.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan kartel Zetas sepenuhnya menguasai kepolisian Alta Verapaz sehingga membiarkan para kriminal bebas berkeliaran.

Wewenang istimewa itu memungkinkan militer melakukan pemeriksaan dan penahanan tanpa surat perintah di seluruh wilayah Alta Verapaz.

Dan di bawah perintah Presiden Molina maka militer akan ikut dalam perang melawan kejahatan terorganisasi di negeri itu.

Guatemala adalah titik transit utama penyelundupan kokain dari Kolombia, melalui Guatemala lalu ke Meksiko sebelum berakhir di Amerika Serikat.

Aparat keamanan Guatemala mengatakan operasi kartel Zetas di wilayah Guatemala terus meningkat sejak Presiden Meksiko Felipe Calderon meningkatkan tekanan terhadap para pengedar narkotika di negeri itu.(BBC/Gen)