Ganja sintetik merek K2 (ilustrasi)

West Carrollton – Pihak yang berwenang atas obat-obatan di West Carrollton, negara bagian Ohio, Amerika Serikat, Kamis (2/1) pagi waktu setempat, melakukan penggrebekan atas sebuah gudang yang menyimpan dan mendistribusikan ganja sintetis serta petunjuk mengenai kepemilikan obat-obatan ke beberapa toko setempat.

Laman whiotv.com menyebutkan bahwa pihak berwajib yang tergabung dalam satgas operasi tersebut melakukan penyitaan atas produk ganja sintetik merek “K2″ dan beberapa perlengkapan merokok di Moreb Wholeshale, yang beralamat di 237 S.Alex Road, West Carrollton.

“..Beragam bentuk dan variasi dari ganja sintetis ini dibuat secara ilegal pada Oktober 2011 silam, sementara amandemen terbaru atas kebijakan penggunaan ganja baru akan efektif pada Januari 2012 ini.” ujar salah seorang petugas yang tidak disebutkan namanya.

Menurutnya, baik di internet maupun di negara bagian lain ketersediaan obat-obatan ilegal masih cukup banyak.

Sementara, Phil Plummer, pejabat sherif di wilayah Montgomery mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan produk ganja sintetis tersebut beredar di masyarakat, mengingat tingginya kasus penggunaan obat-obatan terlarang pada anak remaja setempat.

Sebelumnya pada April 2011 silam, pihak DEA Amerika Serikat memasukan lima merek ganja sintetis ke dalam daftar obat-obatan terlarang. Empat dari lima merek tersebut masing-masing “K2″, “Spice”, “Mr. Nice Guy” dan “Black Mamba”.

Laman tokeofthetown.com menyebutkan ganja sintetis ini terbuat dari zat-zat kimia tertentu seperti JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47, 497 dan cannabicyclohexanol.

Bahan-bahan kimia ini dibuat di laboratorium dan memiliki tingkat kesamaan molekul dengan tetrahydrocannabinol (THC), yang merupakan zat psikoaktif utama dalam ganja, sehingga efek yang ditimbulkan saat mengonsumsinya sangat mirip dengan ganja.

Hanya saja saat dilakukan tes urin bagi para pengguna ganja sintetis ini, hasilnya akan menunjukan negatif. Tidak terdeteksinya zat-zat kimia yang “memabukkan” inilah yang kemudian membuat pihak berwenang di Amerika Serikat melarang dan memasukannya dalam daftar obat-obatan terlarang.(Whi/Gen)

Tim forensik sedang memeriksa para jenasah korban penembakan

Monterrey – Sembilan orang dikabarkan tewas tertembak pada Kamis (26/1) dinihari di Monterrey tengah, kota terbesar ketiga di Meksiko yang selama beberapa tahun terakhir menjadi bagian dari kekerasan narkotika.

“Delapan jenasah laki-laki yang diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun ditemukan warga setempat di sebuah sudut jalan beberapa saat setelah terdengar suara tembakan,” kata Adrian de la garza, Jaksa Agung negara bagian Neuvo Leon. Sementara jenasah seorang perempuan ditemukan tidak jauh dari lokasi.

De la garza mengatakan kejahatan ini tampaknya dihubungkan pada jenis senjata yang digunakan. Tetapi tidak ada rincian informasi lebih lanjut apakah pembunuhan ini ada hubungannya dengan narkotika.

Menurut huffingtonpost.com, Monterrey adalah kota industri di Meksiko utara yang kerap diganggu oleh pertempuran antara kartel “Teluk” dan “Zetas”, dua kartel narkotika paling berpengaruh di Meksiko. Kedua kartel ini dulunya merupakan sekutu dan sejak awal 2010 lalu bermusuhan memperebutkan jalur penyelundupan narkotika ke Amerika Serikat.

Hingga kini, identitas para korban penembakan tersebut belum diketahui. Sementara pihak berwenang masih menanyai para saksi mata.

Sementara channel6newsonline.com menyebutkan hanya beberapa pekan setelah memasuki tahun baru, setidaknya telah terjadi 98 kasus eksekusi dengan menggunakan metode yang sama dalam perang antar kartel narkotika yang tiada henti.

Kejaksaan Agung negara-negara bagian Meksiko (PGR) menyebutkan bahwa lebih dari 47.000 orang telah tewas terbunuh selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini terjadi setelah Presiden Filipe Chalderon mengambil kebijakan perang terhadap narkotika pada 2006 silam.

PGR juga menyebutkan bahwa selama periode antara Januari hingga September 2011 setidaknya terjadi 12.903 kasus pembunuhan akibat kebijakan ini. Gambaran tersebut diperkirakan akan bertambah menjadi labih dari 17.000 kasus. Hal ini merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan periode 2010 silam.(Huf/Ch6/Gen)

Buruh rokok kretek (ilustrasi)

Jakarta – Pemerintah Indonesia menyampaikan tanggapan atas notifikasi banding pemerintah Amerika Serikat terhadap putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas sengketa rokok kretek.

“Sesuai jadwal, submission sudah disampaikan hari ini. Intinya kita tetap menyatakan bahwa apa yang telah dimenangkan Indonesia adalah sudah tepat,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami, di Jakarta, Senin (23/1).

Dalam hal ini, Gusmardi Bustami menjelaskan, pemerintah kembali menegaskan argumen bahwa regulasi teknis pemerintah AS dalam the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act yang isinya antara lain melarang produksi dan penjualan rokok dengan bahan tambahan, termasuk rokok kretek, telah merugikan Indonesia.

Regulasi yang mengecualikan rokok menthol produksi domestik AS tersebut juga dinilai mendiskriminasi rokok kretek sebagai produk yang serupa.

“Selain itu prosedur regulasi teknis seharusnya diberitahukan dulu ke anggota, tapi mereka tidak menyampaikan notifikasi sebelumnya,” kata Bustami kepada AntaraNews.com.

Selanjutnya, Bustami menjelaskan, Indonesia akan menunggu keputusan Appellate Body atas banding pemerintah AS terhadap putusan panel.

“Pada dasarnya Appellate Body hanya akan melihat putusan-putusan panel. Kita tunggu saja hasilnya,” kata dia.

5 Januari 2012, AS menyampaikan notifikasi untuk melakukan banding ke Appellate Body atas putusan panel WTO dalam kasus sengketa rokok kretek.

AS antara lain meminta peninjauan kembali kesimpulan panel bahwa the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act tidak konsisten dengan pasal dalam perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT).

Pemerintah AS juga meminta peninjauan kembali kesimpulan panel bahwa rokok kretek dan rokok mentol adalah produk serupa.
Sebelumnya, pada April 2010, sebagai produsen rokok kretek terbesar dunia, Indonesia menyampaikan keberatan ke WTO karena menilai regulasi teknis pemerintah AS telah mendiskriminasi rokok kretek.

Regulasi teknis AS yang antara lain berimplikasi pada pelarangan impor rokok kretek sejak 2009 tersebut membuat Indonesia kehilangan pendapatan dari ekspor rokok kretek ke AS yang nilainya sampai sekitar 200 juta dolar AS.

Sidang panel WTO pun akhirnya memberikan kesimpulan bahwa regulasi teknis AS yang antara lain melarang produksi dan penjualan rokok dengan bahan tambahan, termasuk rokok kretek, dengan mengecualikan rokok menthol adalah diskriminatif karena menilai rokok kretek dan rokok menthol merupakan produk serupa.(Ant/G)

Korea Selatan

Seoul – Data statistik kepolisian Korea Selatan, Minggu (22/1) menyebutkan dalam kurun lima tahun terakhir, lebih dari 40.000 surta ijin mengemudi (SIM) warga Korea Selatan dibatalkan.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemegang Surat Izin Mengemudi yang tertangkap saat mengemudi dalam keadaan mabuk tiga kali dalam tiga tahun atau empat kali dalam lima tahun, secara otomatis SIM mereka dicabut.

Peraturan ini secara luas dikenal sebagai sistem “tiga-hantaman-dan-kau-out”.

Menurut data polisi yang disiarkan oleh Jean Hae-sook, total 43.834 orang telah dibatalkan lisensi mereka berdasarkan sistem itu dari 2007 sampai 2011.

Angka tahunan pencabutan SIM mencapai 7.362 pada tahun 2007, 9.540 pada 2008, 8.846 pada tahun 2009, 9.510 pada tahun 2010 dan 8.576 pada tahun 2011.(Ant)

Presiden Otto Perz Molina

Guatemala City – Pemerintah Guatemala kini mengikuti jejak Meksiko dan Honduras yang melibatkan militer dalam memerangi para pengedar narkotika.

Presiden Guatemala Otto Perez Molina memerintahkan militernya memerangi para pengedar narkotika. Dalam perintahnya ini, Perez Molina juga meminta angkatan bersenjata untuk menetralisasi kejahatan terorganisasi.

Perintah ini dikeluarkan sehari setelah dirinya dilantik sebagai presiden. Dalam pidatonya di hadapan pasukan angkatan bersenjata purnawirawan jenderal ini meminta agar militer bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya untuk membasmi kejahatan terorganisasi di darat, laut dan udara.

Guna memperlancar operasi ini, maka pemerintah Guatemala akan menyediakan tambahan pesawat terbang, kapal cepat dan berbagai jenis kendaraan tempur.

Molina telah berjanji akan memerangi peredaran narkotika dan menekan angka kejahatan di negeri Amerika Tengah itu. Bahkan selama masa kampanyenya Molina telah berjanji akan menjaga keamanan negeri itu dan jika perlu menggunakan tangan besi.

Korupsi Polisi
Pada Desember lalu, sebelum mengakhiri masa jabatannya Presiden Guatemala Alvaro Colom memberi wewenang khusus kepada militer untuk mengendalikan Provinsi Alta Verapaz di wilayah utara.

Para pejabat Guatemala mengatakan provinsi itu dikuasai para pengedar narkotika Meksiko yang tergabung dalam kartel Zetas.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan kartel Zetas sepenuhnya menguasai kepolisian Alta Verapaz sehingga membiarkan para kriminal bebas berkeliaran.

Wewenang istimewa itu memungkinkan militer melakukan pemeriksaan dan penahanan tanpa surat perintah di seluruh wilayah Alta Verapaz.

Dan di bawah perintah Presiden Molina maka militer akan ikut dalam perang melawan kejahatan terorganisasi di negeri itu.

Guatemala adalah titik transit utama penyelundupan kokain dari Kolombia, melalui Guatemala lalu ke Meksiko sebelum berakhir di Amerika Serikat.

Aparat keamanan Guatemala mengatakan operasi kartel Zetas di wilayah Guatemala terus meningkat sejak Presiden Meksiko Felipe Calderon meningkatkan tekanan terhadap para pengedar narkotika di negeri itu.(BBC/Gen)

Hukuman mati di Iran (ilustrasi)

Teheran – Pemerintah Rapublik Islam Iran, Minggu (15/1) telah menghukum mati 12 orang yang dinyatakan bersalah karena penyelundupan narkotika dan tuduhan-tuduhan lain.

Menurut kantor berita Mehr, sebanyak tujuh orang dieksekusi karena melakukan penyelundupan narkotika dan lima orang lagi karena penculikan, perkosaan, pembunuhan serta perampokan bersenjata.

Namun pemerintah merahasiakan identitas serta kewarganegaraan keduabelas orang yang dieksekusi mati tersebut.(Gen)

Mexico

Mexico City – Masalah kekerasan dalam peran melawan narkotika akan menjadi isu penting dalam pemilihan presiden Meksiko pada Juli 2012 ini.

Kantor Kejaksaan Federal Meksiko, PGR, merilis angka kematian akibat kekerasan narkoba dalam sembilan bulan pertama tahun 2011 mencapai 12.903 jiwa. Ini merupakan pertama kalinya pemerintah mengeluarkan angka statistik setelah mendapat serangkaian tekanan permintaan kebebasan informasi dalam beberapa bulan.

PGR mengatakan angka kematian akibat kekerasan narkoba ini meningkat 11% tetapi dinilai sebagai “sebuah penurunan yang signifikan” dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun 2009-2010, pembunuhan meningkat 70%, 2008-2009 angka pembunuhan mencapai 63% dan 110% di tahun 2007-2008. Tetapi mengingat angka statistik 2011 dihitung sampai September, maka angka kematian sesungguhnya bisa mencapai sekitar 16.000.

PGR mengatakan kekerasan terkonsentrasi di seperempat wilayah Meksiko.

Wilayah kekuasaan kartel narkoba termasuk diantaranya adalah kota perbatasan Tijuana dan Ciudad Juarez yang berada di kawasan perbatasan AS-Meksiko. Kedua kota ini merupakan titik kekerasan tertinggi, dengan 1.206 kasus pembunuhan. Meski ditahun sebelumnya terjadi penurunan dari 2.500 pembunuhan dlaam setahun.

Menurut BBC, beberapa pengamat yang tidak disebutkan namanya mengatakan penurunan angka pembunuhan ini mungkin karena satu kartel yang mengontrol semua wilayah dan bukan karena kesuksesan militer atau polisi.

Pada 2011 lalu, kekerasan terkait sindikat narkotika melebar ke sejumlah kawasan yang dulu tenang, termasuk kota pelabuhan timur Veracruz. Sementara ibukota Meksiko, Mexico City, juga tidak terlalu tersentuh kartel narkoba.

Namun dalam perkembangan terbaru, polisi kembali menemukan dua jenazah tanpa kepala di sebuah kendaraan yang terbuka di kawasan pusat perbelanjaan mewah di Santa Fe, distrik Mexico City pada Rabu (11/01). Dua kepala jenazah tersebut ditemukan di depan mobil yang terbakar.

Pemerintah menekankan bahwa angka pembunuhan di Meksiko lebih rendah ketimbang sejumlah negara lain seperti Honduras, Guatemala, Brasil and Venezuela.(BBC/Gen)

Ricardo Soberon

Lima – Pemerintah Peru mengganti Kepala Badan Narkotika Peru pada Selasa (10/1). Ricardo Soberon, yang diangkat menjadi Kepala Badan Narkotika Peru 5 bulan lalu, menolak mendukung upaya pemusnahan total tanaman koka.

Sikapnya ini membuahkan konflik dengan Menteri Dalam Negeri Peru dan menarik perhatian Kedutaan Besar AS di Peru.

Soberon memicu kontroversi saat menunda sementara peluncuran pedoman nasional pemusnahan tanaman koka di Peru, negara penghasil koka terbesar kedua setelah Colombia.

Langkah Soberon mengejutkan Duta Besar AS untuk Peru, Rose Likins. Pasalnya, AS telah mengucurkan sejumlah dana untuk membiayai program pemusnahan tanaman koka di Peru, karena menganggap upaya tersebut seiring dengan kebijakan NAPZA AS dalam memerangi perdagangan NAPZA ilegal.

Menteri Dalam Negeri Peru saat itu, Oscar Valdes, tidak sepakat dengan keputusan Soberon, yang bertentangan dengan arahan Presiden Ollanta Humala.

Jaime Antezana, pakar kebijakan NAPZA di Peru meramalkan bahwa posisi Soberon akan segera digeser. “Tidak mungkin Oscar Valdes akan mempertahankan Soberon”, ungkap Antezana.

Soberon berargumen, bahwa Peru harus memerangi penyelundup kokain dan pelaku pencucian uang secara keras, serta lebih berkonsentrasi pada penyitaan NAPZA ilegal dalam proses pengiriman, dan mencegah peredaran bahan kimia yang digunakan untuk memproses kokain. Menurut Soberon, pemusnahan koka tidak harus menjadi prioritas utama.

Kepada Associated Press, Tulio Mora, penasehat Soberon mengungkapkan bahwa ada perbedaan pandangan yang mendasar antara Soberon dan Valdes, yang tak dapat dipersatukan.Rancangan Strategi NAPZA Nasional yang diajukan oleh Soberon tidak pernah disetujui oleh pemerintah Peru.

Pemecatan terhadap Soberon dipandang sebagai pertanda bahwa Presiden Humala telah mengingkari janjinya pada kelompok kiri pendukungnya yang telah menjadi penentu kemenangan Humala pada Pemilu Juni 2011 lalu.

Menjelang pemilihan Presiden, Humala berjanji pada para petani koka bahwa ia tak akan melakukan pemusnahan tanaman koka secara agresif. Soberon yang telah bertahun-tahun bekerja di lingkungan para petani koka juga mengkampanyekan janji yang sama.

Pakar kebijakan NAPZA, Kathryn Ledebur dari Jaringan Informasi Andean (Andean Information Network) di Bolivia mengungkapkan bahwa lengsernya Soberon dapat memicu kekerasan di wilayah pertanian koka di Peru.

“Saat Soberon terpilih, untuk kali pertama Peru memiliki Kepala Badan Narkotika yang didukung oleh populasi petani koka yang selama ini terkena dampak negatif dari kebijakan NAPZA Peru”, ungkap Ledebur.

Harapan munculnya pendekatan kebijakan NAPZA bergaya Bolivia yang membela kepentingan petani koka sekarang telah padam, imbuh Ledebur kecewa.

Bolivia adalah negara terbesar ketiga penghasil kokain, dimana Presidennya yang beraliran kiri, Evo Morales merupakan petani koka. Morales mengusir Badan Kontrol NAPZA AS,  Drug Enforcement Agency (DEA) yang beroperasi di Bolivia, serta menuduh DEA mendukung lawan-lawan politiknya.

Sementara, pemerintah AS mengungkapkan kekuatiran pada jumlah koka yang dihasilkan Peru yang meningkat pesat. Menurut Rodney Benson, Kepala Intelijen DEA pada kesempatan dengar pendapat dengan Kongres AS pada Oktober 2011, Peru diperkirakan telah melampaui produksi kokain murni Colombia.

Peru tercatat telah menghasilkan 325 metrik ton kokain murni, dibandingkan  Colombia yang menghasilkan 270 metrik ton, yang merupakan produksi terbesar Peru sejak 1995. Menurut catatan badan PBB terkait, Peru memiliki 61.200 hektar tanah penghasil koka pada 2010, hanya 800 hektar lebih sedikit dibanding Colombia.

Soberon digantikan oleh Carmen Masias, seorang psikolog yang pernah bekerja sebagai konsultan untuk US Agency for International Development.

Dalam acara jumpa pers pada Selasa (10/1), Masias merujuk pada kebijakan Kementerian Dalam Negeri Peru ketika mendapat pertanyaan tentang kebijakan pemusnahan tanaman koka.

Tidak seperti kokain asal Colombia, yang sebagian besar berakhir di pasar AS,  mayoritas kokain asal Peru selama ini memasok kebutuhan pasar Eropa dan juga pasar Asia yang terus berkembang.(AP/YS)

Benjamin Arellano Felix

San Diego – Benjamin Arellano Felix (58), gembong kartel narkoba Meksiko yang sedang menjalani persidangan di Amerika Serikat, Rabu (4/1) mengaku bersalah atas tindak pidana pemerasan, konspirasi pencucian uang,

Selain itu dia juga mengakui bersalah atas upaya penyelundupan ratusan ton kokain dan marijuana ke Amerika Serikat serta pembunuhan sadis atas para pesaingnya dengan cara mencelupkan ke dalam tong yang berisi larutan asam.

Atas perbuatannya tersebut Benjamin Arellano Felix dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari 25 tahun.

Sidang yang berlangsung selama setengah jam ini merupakan antiklimaks atas masa pengejaran yang dilakukan pemerintah AS atas dirinya sejak masa 1990-an.

Anthony Colombo Jr, penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa kliennya akan dibebaskan dari penjara AS jika berkelakuan baik selama dalam tahanan dan telah menjalani masa hukuman 20 tahun.

“Setelah itu terdakwa akan dideportasi ke Meksiko, dimana ia masih harus menjalani masa hukuman sembilan tahun penjara,” terang Anthony Colombo Jr. seperti yang diberitakan Reuters.

Benjamin Arellano Felix ditangkap oleh pihak berwajib Meksiko pada 2002 dan kemudian dijatuhi hukuman 22 tahun penjara atas perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir.

Pada April 2011 lalu ia diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili di negara bagian California. Kekejamannya selama menjadi pimpinan kartel, pada tahun 2000 telah difilmkan oleh Steven Soderbergh dengan judul “Traffic”.(Rtr/Gen)

Ramiro Rendon Rivera

Mexico City – Pihak berwenang Meksiko, Sabtu (31/12) mengatakan pihaknya telah menahan seorang penyelundup senjata terkemuka bagi salah satu dari kartel narkotika terbesar negara itu.

“Ramiro Rendon Rivera, yang selama ini menjadi penyedia senjata bagi kartel Sinaloa yang dipimpin Joaquin Guzman, telah ditahan pada Jumat (30/12),” ungkap juru bicara militer yang tidak disebutkan namanya.

Sejak tahun 2006 Presiden Meksiko Felipe Calderon berikrar akan menumpas kegiatan kartel narkotika, yang hingga saat ini telah menewaskan sedikitnya 46.000 orang.

Kantor berita Reuters menyebutkan pihak berwenang Meksiko dalam beberapa bulan terakhir telah menangkap para pembantu Guzman.(Ant/G)