Majalah NAPZA / Narkoba Indonesia - NAPZA Magazine » Kertas Kerja

NIH: Penggunaan Ganja dan Ekstasi Pada Remaja di AS Meningkat

Redaksi — Fri, 10 Dec 2010 02:01:09 +0000

Lansing – Menurut sebuah survei tahunan yang diselenggarakan pemerintah AS pada siswa kelas 2 SMP, 1 SMU dan 3 SMU, ditemukan persentase penggunaan ganja lebih besar daripada alkohol.

6,1 persen dari siswa senior SMU dilaporkan menggunakan ganja tahun ini, meningkat dari angka 5,2 persen pada tahun 2009, demikian rilis survei Monitoring The Future yang diselenggarakan National Institutes of Health.
Penggunaan ganja oleh anak kelas 1 SMU naik dari 2,8 persen menjadi 3,3 persen, dan untuk siswa kelas 2 SMP angka tersebut naik tipis dari 1,0 persen menjadi 1,2 persen.

“Tingkat penggunaan ganja pada masa remaja dan praremaja, saat otak sedang terus berkembang, menempatkan anak-anak muda kita pada risiko tertentu,” kata Dr Nora D. Volkow, Direktur National Institute on Drug Abuse.

Di sisi lain, tingkat pesta minuman keras menurun. 23,2 persen dari siswa senior SMU dilaporkan meminum alkohol lima kali berturut-turut atau lebih, turun dari angka 25,2 persen di tahun sebelumnya. Tingkat pesta minuman keras untuk kelompok usia ini memuncak pada 31,5 persen pada tahun 1998.

Survei juga menemukan fakta bahwa penggunaan ekstasi, yang menurun di awal 2000-an, kembali meningkat. Ada peningkatan kecil pada remaja yang menyuntikkan heroin, tetapi hanya terjadi di kalangan siswa kelas 3 SMU. Sedangkan penggunaan kokain tetap rendah setelah adanya penurunan pada tahun 1980 dan 1990-an.

Survei ini dilakukan oleh University of Michigan pada 46.482 siswa di 396 sekolah.(huft/YS)

Harm Reduction: “Sebuah Perjalanan Ruang dan Waktu” *

Redaksi — Sun, 30 Aug 2009 23:46:06 +0000

Oleh: Fredy Malik*

Dari Rotterdam Menuju Warsawa

Kelompok pengguna NAPZA yang pertama di dunia berasal dari negeri Belanda. Kelompok tersebut bernama Junkiebonden. Junkiebonden berdiri pada awal 1970. Junkiebonden berpandangan bahwa kriminalisasi bukanlah solusi untuk permasalahan NAPZA.

Fokus dari perjuangan Junkiebonden ialah menentang kebijakan napza yang represif di Belanda pada saat itu, karena kelompok ini muncul jauh sebelum krisis AIDS muncul. Selain Junkiebond di Amsterdam juga ada kelompok pengguna napza yang bernama MDHG, kelompok ini merupakan kelompok pengguna napza pertama yang mendisribusikan jarum suntik sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS pada 1984.

Aktivisme ini terus berkembang diberbagai negara, misalnya Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU) berhasil mewujudkan tuntutan mereka kepada Walikota Vancouver agar segera mendirikan Safe Injecting Room (*ruangan yang disediakan untuk aktivitas menyuntikkan NAPZA, dengan supervisi petugas kesehatan dan penyediaan alat-alat steril), karena setiap hari selalu ada pengguna NAPZA suntik (penasun) yang meninggal karena AIDS.

Perjuangan yang tidak mudah, karena VANDU tidak saja harus berhadapan dengan Dewan kota Vancouver yang konservatif tapi juga warga East Hasting (daerah lokalisasi pengguna napza, dimana para pengguna napza melakukan aktivitasnya di tepi jalan) di Vancouver yang tidak menginginkan Safe Injecting Room di daerah mereka. Bentrok massa terjadi antara warga East Hasting (3000-5000) orang) dan anggota VANDU yang jumlahnya tidak sampai 1000 orang. Akhirnya VANDU berhasil memenangkan pertikaian ini.

Walikota Vancouver akhirnya mengeluarkan PERDA NAPZA yang dikenal ‘4 Pilar Vancouver’ :

Prevention (Upaya Pencegahan)
Treatment (Perawatan Ketergantungan Napza)
Law Enforcement (Penegakan Hukum)
Harm Reduction (Pengurangan Dampak Buruk)

Dan “Safe Injecting Room” akhirnya disediakan oleh Pemerintah kota Vancouver.

Thailand

Pembantaian oleh Pemerintah Thailand yang menewaskan hampir 3000 Pengguna NAPZA di Thailand membuat dunia internasional marah. Sebuah kebijakan yang sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM ini akhirnya mendapatkan perlawanan dari para Pengguna Napza di Thailand yang tergabung dalam Thai Drug User Network (TDN).

TDN mendapat dukungan dari dunia internasional untuk memaksa pemerintah Thailand menghentikan kebijakan ini. Untuk sementara waktu kebijakan Thai War On Drugs “dihentikan”. Namun sayangnya utusan Thailand dalam Pertemuan Comission Narcotics and Drugs (CND) beberapa waktu lalu (2008) memberikan pernyataan bahwa pemerintah Thailand akan kembali menerapkan Thai War on Drugs.

Tahun 2005, pada Konferensi Internasional Harm Reduction ke 16 di Belfast. Para aktivis Pengguna Napza di Eropa (tergabung dalam forum yag bernama DPFU) dan Aktivis NAPZA dari Amerika (tergabung dalam forum yang bernama LARIX) melakukan pertemuan informal untuk membentuk sebuah Jaringan Internasional untuk para pengguna napza. Di kota Belfast inilah embrio International Network of People Who Use Drugs (INPUD) mulai jadi wacana.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Belfast sebuah Deklarasi akhirnya lahir, yaitu “Vancouver Declaration”. Deklarasi ini dipublikasikan pada Kongres Internasional Pengguna Napza pertama dan Konferensi Internasional Harm Reduction ke 17 yang diadakan di Vancouver, Kanada.

Pembacaan Deklarasi Vancouver membangkitkan kesadaran kritis para aktivis pengguna napza yang hadir pada saat itu, diantaranya adalah delegasi dari Indonesia. Mereka mendirikan Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia (IPPNI) yang bertujuan untuk “memanusiakan” pengguna NAPZA di Indonesia.

INPUD resmi lahir pada Kongres International Pengguna Napza Kedua & Konferensi Internasional HR ke- 18 yang diadakan di Warsawa, Polandia.

Dari Liverpool menuju Barcelona

Konferensi Internasional Harm Reduction diadakan pertama kali di Liverpool, Inggris pada 1991. Konferensi ini mayoritas dihadiri oleh aktivis akar rumput. Jumlah peserta saat itu hanya sekitar 250 orang. Ideologi para aktivis akar rumput dibalik konferensi tersebut ialah tentang legalisasi NAPZA walaupun saat itu belum disebutkan secara transparan.

Selain itu, isu lain yang dibahas ialah pengurangan risiko dan kerugian dari penggunaan Napza berdasarkan penelitian ilmiah. Pada saat itu isu Harm Reduction belum menjadi perhatian dunia internasional.

Setelah krisis AIDS meledak, pendekatan Harm Reduction mulai menjadi perhatian dunia internasional, hal ini terasa kental sekali pada saat sesi-sesi (mayoritas tentang intervensi terkait AIDS) Konferensi Internasional Harm Reduction ke 14, tahun 2003 di Chiang Mai, Bangkok.

Konferensi Internasional HR ke 17 2006 di Vancouver adalah titik balik yang signifikan yaitu kembalinya pergerakan Harm Reduction pada “fitrahnya”. Sesi-sesi yang ada saat itu mayoritas mengakomodir isu NAPZA secara keseluruhan (bukan hanya isu penasun dan Penanggulangan HIV/AIDS saja).

Konferensi Internasional HR ke -19 di Barcelona, sesuai temanya “Menuju Pendekatan Global”, sesi-sesi yang ada mayoritas membahas isu napza secara global (semua jenis NAPZA baik yang legal maupun ilegal dan juga tentang isu upaya-upaya Regulasi NAPZA).

Jika dilihat dari aspek politis, maka kontroversi Harm Reduction adalah arena perseteruan antara mereka yang pro-legalisasi (drug reformer) dan yang anti legalisasi (prohibitionist). Terdapat juga pihak tengah yaitu pihak yang pro medikalisasi; yang menolak total legalisasi dan total pelarangan.

* harm reduction: upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan NAPZA, baik dari segi kesehatan, hukum, sosial, politik dan ekonomi.

* Fredy Malik: Aktivis akar rumput Harm Reduction yang mengawali kiprahnya dengan menjadi relawan di Lembaga Pelaksana Layanan Harm Reduction pertama di Indonesia. Bekerja di beberapa organisasi non pemerintah di bidang Harm Reduction, sebelum akhirnya menjadi salah satu pendiri Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia (IPPNI), yang sekarang berubah nama menjadi PKNI. Fredy menjadi wakil Indonesia sebagai dewan pengurus pada organisasi pengguna Napza Internasional (INPUD) tahun 2008. Almarhum meninggal pada April 2009 di Jakarta.

Referensi:

Manual User Organizing Training- Flynn
From Rotterdam to Warsaw- Grant McNally (dipresentasikan pada Kongres Internasional Pengguna Napza di Warsaw 2007)
Film berjudul FIX
TDN/TTAG Press Release 14 February 2008
Final Schedule International Harm Reduction Conference 19-Barcelona
The Ideologies Behind Harm Reduction-Peter Cohen

May 2008

Reforming Treatment Environment

Redaksi — Sun, 09 Aug 2009 23:00:46 +0000

Reforming Treatment Environment
HOW TO MAKE COMPULSORY DRUGS TREATMENT
HIV FRIENDLY
Drug User Response

Presenter: Yvonne A. Sibuea
IDUSA (Indonesian Drug User Solidarity Association)
Response Beyond Borders-Satellite Meeting
August 10, 2009

Background
In many parts of the world, national governments have focused their response to drugs largely on the criminalization of drug-related activities. The National Narcotic Board (BNN) officers stated that 1.5 % of Indonesian citizens are using drugs. It’s about 2.2 million people in numbers.

In Indonesia the death penalty is still commonly used against drug traffickers. Dependent drug users are considered as criminals and not as people suffering from a disease. PWUD are arrested and sent to prison with very limited access to HIV treatment. The fortunate drug offenders could have access to ART where availability of Harm Reduction NGO or Network of People who Use Drugs or Network of PLHIV found in that area to push on that policy or directly handle the provision of ART inside prison. Usually the NGO and/or the Networks made specific agreement with local hospital to bring the medication to prison. It rarely found that the prison institution initiates the HIV treatment for PLHIV Drug Inmates.

Some Asian countries including Indonesia have adopted particularly harsh policies in their fight against drug trafficking and use. The Narcotic Law no 22/1997 and the Psychotropic Law no 5/1997 had been a main basic for handling the Drug Related Problem in Indonesia. Chapter 47 of the Narcotic Law and chapter 41 of Psychotropic Law had mention about Rehabilitation Treatment for People who are in Drug Dependency, but during 12 years of the implementation, judges almost never uses their rights to send People who are in Drug Dependence to Rehabilitation Centre. Since there are no detailed SOP mentioned in that document regarding which institution responsible to handle this and who would pay for the cost of rehabilitation treatment. This had been the main reason why judges chose not to give rehab sanction on drug offenders.

In 2007, National Narcotic Board of Indonesia (BNN) had built the largest Rehabilitation Centre in South East Asia. It cost about 100 billion rupiahs or 10 million US dollars. In fact, till 2009, we found the lack of interest of People who are in Drug Dependency to access the free of charge Rehabilitation Centre provided by Indonesian Government. The domination of National Police Department inside National Narcotic Board had become an obstacle to promote this rehab centre among People who are in Drug Dependency.

The long time traumatic experience felt by People who Use Illegal Drugs who were, are and still being treated with inhumane approach by the Law Enforcement, keep them away from these Government provided Rehab Treatment.

In March 2009, the National Supreme Court released a Memo to Judges in Indonesia to give a rehab sanction to People who are in Drug Dependence. The Memo mentioned Government Drug Dependence Hospital, Drug Rehab built by BNN and another rehab owned by Ministry of Social Affairs as a referral for Rehab Treatment for Drug Offender.

Problem/ Threat
This policy would soon become a seed for starting a compulsory drug treatment in Indonesia. As a result, some PWUD are sent to such centres though they may not need drug treatment therapy, since they’re just an occasional user. Several appointed Rehab Centre doesn’t make a linkage to HIV treatment in their services. It would become a threat to PLHIV Drug Offender who would be referred to appointed Rehab Centre.

The national network of People who use Drugs in Indonesia (IDUSA) addressing this as a very important issue to raise to the government. We realized that some appointed Rehab Centres provided by government are run by custodial staff, often with little involvement of trained staff or outside health agencies. It would put the life of PLHIV Drug Offender in danger.

Responds
In 2007, National Commission on Human Rights in Indonesia (KOMNAS HAM) had made a research regarding the Prison Situation and found that Drug Inmates and all inmates in general did not have access to proper Health Service.

IDUSA works in provincial level to make assessment regarding the harm of the incarceration for PUD, and the facts about the lack of government initiative to provide HIV Treatment inside Prison. And soon the shift of Drug Policy in putting PLHIV Drug Offender inside appointed Drug Rehab Centres would be just the same due to HIV Treatment provision.

Recommendation

Government should take initiative to control the quality of appointed Drug Rehab Centres in Indonesia.
Government should put a WHO standard for appointed Drug Rehab for Drug Offenders.
UN Bodies on Human Rights or UN Bodies on Public Health should make more research due to this lack of initiatives from government regarding HIV Treatment inside custodial/compulsory treatment centres and make publication as an efforts to push the government on providing HIV Treatment.
WHO to make approach to the government to operate the WHO Standardized Drug Treatment for PLHIV Drug Offender.

*Dipresentasikan di forum International Conference on AIDS in Asia and Pacific (ICAAP) IX, Nusa Dua – Bali, 9 – 13 August 2009