Diskusi Program Harm Reduction di Semarang

Semarang – Pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo yang meminta agar para pengedar dan pengguna narkoba di tembak mati saja, menjadi topik diskusi dikalangan aktivis program pengurangan dampak buruk atau harm reductions bagi para pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) di Jawa Tengah, Selasa (8/2).

Pernyataan Gubernur Jawa Tengah ini cukup meresahkan para aktivis LSM pelaksana program harm reductions karena dianggap mengganggu program nasional pemerintah Indonesia, khususnya Kementrian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) maupun program rehabilitasi yang saat ini tengah digencarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Pernyataan Gubernur Jawa Tengah dua pekan lalu ini telah menciptakan keresahan, karena bertolak-belakang dengan program nasional pengurangan dampak buruk bagi para pengguna napza,” ungkap MH Fauzi, Program Manager Lembaga Pelopor Perubahan (LPP) di sela-sela diskusi Distribusi Alat Suntik Steril yang berlangsung di Simpang Lima Residence, Semarang, Selasa (8/2).

Menurut MH Fauzi, seharusnya Gubernur Jawa Tengah tidak asal bicara dan lebih bijak dalam melontarkan pernyataan kepada masyarakat di Jawa Tengah.

Terlebih lagi selama ini Lembaga Pelopor Perubahan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah terus menerus melakukan program kerja pengurangan dampak buruk bagi para pengguna napza di Jawa Tengah.

Dua pekan silam, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo melontarkan pernyataan agar para pengedar dan pengguna narkoba di “dor” saja agar ada efek jera dan narkoba bisa diberantas.

Pernyataan kontorversial mantan Panglima Kostrad dan juga mantan Pangdam IV Diponegoro ini dilontarkan saat rapat kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah menghadapi pelayanan tugas 2011 di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kamis (27/1).(Gen)

Tags: BNN, kebijakan, kebijakan publik, KPAN, KPAP, LSM, NAPZA, narkoba, pecandu, Polri