Pernas AIDS IV 2011

Yogyakarta – Pemerintah wajib menyediakan layanan alat suntik steril (LASS) di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia.

Tuntutan ini disampaikan aktivis Harm Reductions (HR) Patri Handoyo, dalam sesi diskusi dengan tema Layanan alat suntik steril (LASS) di ruang Borobudur, Hotal Inna Yogja, Rabu (5/10).

“Perang terhadap narkoba dan penuh sesaknya penjara banyak menimbulkan mudarat-mudarat lain seperti penularan HIV dan banyak anak muda yang terlibat dalam peredaran narkotika ketimbang manfaatnya.” papar Patri Handoyo.

Sejak pengesahan UU psikotropika serta revisi UU narkotika pada tahun 1997 penjara di Indonesia mengalami peningkatan populasi yang signifikan. Dimana implementasi UU narkoba 1997 telah mempengaruhi peningkatan jumlah orang yang terinfeksi HIV/AIDS di kalangan pengguna napza suntik atau penasun.

“Dalam 11 tahun terakhir, yakni mulai dari periode 1997-2008 terdapat kenaikan tersangka kasus narkotika rata – rata 52,8% per tahun. Dan hasilnya tentu saja dapat dilihat dari makin bertambahnya jumlah warga binaan yang menghuni lapas, yang sebenarnya sudah melebihi kapasitas daya tampung.” imbuhnya lagi.

Banyaknya pengguna narkotika suntik yang masuk penjara tidak mengubah kebiasaan para penasun ini untuk menggunakan narkotika secara ilegal dan tidak sehat.

“Demi menekan angka warga yang terinfeksi HIV/AIDS maka pemerintah wajib menyediakan layanan jarum suntik steril di dalam Lapas, dengan demikian diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan dan penyebaran HIV dari dalam penjara.” ujar aktivis yang juga mantan pengguna napza ini.(Got/Gen)

Tags: HIV/AIDS, kebijakan, NAPZA, NAPZA legal, narkotika, pecandu, penasun, Pernas AIDS IV 2011