Patrialis Akbar

Jakarta – Sesaknya penjara membuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Patrialis Akbar pusing tujuh keliling.

Untuk itu pemerintah mengambil keputusan tidak akan memenjarakan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) lagi dengan syarat tertentu.

“Bahwa pengguna atau pecandu narkoba ketika tertangkap tangan dan kedapatan barang bukti seberat 1 gram atau dibawah 1 gram maka Ia akan dibebaskan dari proses hukum dan akan diarahkan ke panti-panti rehabilitasi,” ungkap Patrialis Akbar, di Jakarta, Selasa (10/5).

Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi populasi di penjara-penjara di seluruh Indonesia yang telah melebihi kapasitas seharusnya.

“Hal ini untuk mengurangi populasi penghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus narkoba yang populasinya sudah melewati  kapasitas yang bisa ditampung oleh rutan dan lapas narkoba tersebut ” paparnya.

Dalam kesempatan terpisah, Humas Badan Narkotika Nasional (BNN), Sumirat menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Menkumham Patrialis Akbar bukanlah hal baru.

“Keputusan Menkumham ini merujuk pada PP No 25 dan UU No 35 tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), akan tetapi yang perlu digaris-bawahi adalah hal tersebut hanya berlaku untuk pecandu shabu-shabu.” jelas Sumirat.

Sumirat juga menjelaskan bahwa seorang pengguna NAPZA (pecandu-red) adalah orang yang sakit, maka harus dirawat di sebuah institusi kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit atau panti rehabilitasi dan bukannya dikriminalisasikan dan dimasukkan ke penjara.

“Oleh karena pecandu adalah orang yang sakit maka ia harus dirawat di tempat-tempat medis dan panti rehab,dengan harapan begitu mereka keluar dari panti rehab nanti, mereka tidak akan menggunakan narkoba lagi.” imbuhnya.(Kos/Gen)

Tags: kebijakan, kebijakan publik, Lapas, pecandu, pengguna, Pengguna NAPZA, Rutan, SEMA, UU 35/2009