Pernas AIDS IV 2011

Yogyakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kasus narkotika yang selama ini terjadi di Indonesia dikritisi Rudhy Wedhasmara SH, aktivis perubahan kebijakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) asal Surabaya.

“Pemisahannya jelas, namun implementasinya tidak jelas. Kenyataannya, saat terjadi penangkapan, hal-hal yang terkait hak pengguna NAPZA untuk rehabilitasi tidak diperhatikan. Yang dihiraukan hanya tentang narkotikanya saja,” ungkap aktivis yang akrab dipanggil Sinyo ini, saat ditemui NapzaIndonesia.com di Hotel Inna Garuda. Yogyakarta, Senin (3/10).

Dalam paparan makalahnya yang berjudul “Integrasi Pendekatan Layanan Kesehatan dengan Pendekatan Kesadaran Hukum dan HAM di Komunitas Penasun Kota Surabaya”, Sinyo menyebutkan bahwa pasal 4 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, secara jelas menyebutkan bahwa undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

“Selama ini, para pecandu yang mengalami masalah dengan hukum terkait narkotika masih ditangani dengan cara pemenjaraan.” papar advokaad yang juga memiliki latar belakang sebagai mantan pengguna NAPZA ini.

Sinyo menambahkan, selain mengalami kriminalisasi dalam bidang hukum, para pecandu juga mengalami kriminalisasi dari segi pendidikan dan pekerjaan.

“Sebagai contoh, apabila seorang pecandu ketahuan mempunyai masalah dengan narkotika apalagi sampai dipenjara, yang terjadi adalah dia dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaannya,” ujarnya.

Melihat dampak dari kriminalisasi ini, Sinyo memandang bahwa perlu adanya langkah-langkah untuk merubah kebijakan dengan pengorganisasian, jejaring dan advokasi. (IH/Gen)

Tags: HIV/AIDS, kebijakan, NAPZA, narkoba, narkotika, pecandu, Pernas AIDS IV 2011, UU 35/2009